BANTUL, 13 MEI 2026 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan penelitian dan wawancara mendalam bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai tindak lanjut surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, terkait permohonan dukungan fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintahan desa melalui penerapan Smart Village.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, serta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM). Selain itu, turut hadir akademisi dari Universitas Indonesia yang memperkaya perspektif dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas PMKKPS DIY yang diwakili Ibu Dr. RR. Pramilih Wahyu Nastiti, S.T.P.,MMA selaku Kepala Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan menyampaikan materi bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Provinsi dalam Mendorong Pemerintahan Desa Berdampak Berbasis Potensi, Inovasi dan Keunggulan Lokal”. Sementara itu, Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul Ibu Afif Umahatun, SH mengangkat tema “Strategi Pengembangan Potensi Desa untuk Mendukung Pemerintahan Desa yang Berdampak dan Berkelanjutan” sebagai bagian dari upaya memperkuat peran desa dalam pembangunan daerah.
Dari Akademisi, perwakilan Universitas Indonesia memaparkan materi “Transformasi Digital Desa: Pendekatan Pemerintahan Desa Berdampak dalam Optimalisasi Potensi dan Inovasi Pemerintahan Desa”. Adapun peran akademisi daerah diwakili oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang menyampaikan materi “Penerapan Pemerintahan Desa Berdampak Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendorong Desa Berdaya Saing”, dengan menekankan pentingnya pendekatan berbasis potensi lokal dalam pembangunan desa.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan diisi dengan sesi wawancara mendalam dan diskusi interaktif yang membahas berbagai isu penting, seperti kesiapan desa dalam digitalisasi layanan, penguatan sumber daya manusia, serta optimalisasi peran kelembagaan desa. Selain itu, turut diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk kesenjangan kapasitas antarwilayah dan keterbatasan infrastruktur pendukung.
Para peserta juga berbagi praktik baik yang telah dilaksanakan di masing-masing wilayah, sehingga memperkaya sudut pandang dalam merumuskan langkah strategis ke depan. Hasil dari kegiatan ini menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, DPMK Kabupaten Bantul menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta tenaga ahli dalam mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang inovatif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
