BANTUL – Upaya mewujudkan tata kelola daerah yang inklusif, peka, dan berkelanjutan memerlukan kolaborasi nyata dari tingkat kelurahan hingga pemerintah daerah. Komitmen ini ditunjukkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Bantul Afif Umahataun, S.H. yang hadir langsung sebagai pemateri utama dalam Seminar Publik bertajuk "Tantangan dan Peluang Pemajuan Tata Kelola yang Peka dan Berkelanjutan: Pengalaman dari DIY".
Acara strategis tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Bentala Indra Nusantara (Bina) yang bekerja sama dengan Kementerian Hak Asasi Manusia RI dan Friedrich Naumann Foundation Indonesia. Bertempat di Hotel Horison Emerald Timoho, Yogyakarta, pada Rabu (7/10/2026), forum ini menjadi wadah krusial untuk membedah dinamika pembangunan daerah serta merumuskan langkah konkret dalam memperkuat tata kelola di tingkat lokal.
Dalam pemaparannya Afif Umahataun membagikan perspektif, pengalaman, serta strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bantul. Diskusi berjalan makin komprehensif dengan hadirnya narasumber lintas sektor antara lain Direktur Eksekutif Yayasan Bina Muhammad Gufron Rum, Akademisi UGM Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A., serta Tokoh Warga Tamanan sekaligus Pakar Kebudayaan Lokal Dr. Ratun Untoro, M.Hum.
Melalui partisipasi aktif dalam seminar publik ini, Dinas PMK Kabupaten Bantul terus menegaskan komitmennya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat sinergi antarelemen. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan tata kelola kalurahan yang transparan peka gender dan kelompok rentan serta berkesinambungan demi kesejahteraan seluruh warga Bantul.
